Letkol (Purn) Ngatiyana menerapkan pengalamannya di dunia militer dalam memimpin Kota Cimahi sejak dilantik menjadi wali kota pada 20 Februari 2025.
Langkah taktis Ngatiyana mengakselerasi rencana pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat terbukti tepat. Pola kepemimpinan berbasis riset dan data menunjang hal itu.
Salah satu langkah beraninya adalah menetapkan kebijakan alokasi minimal 30 persen APBD untuk infrastruktur pada 2026. Hal ini mewujudkan keberpihakan pada pembangunan jangka panjang dan peningkatan kualitas layanan publik.
Ia mewujudkan kebijakan tersebut dengan memangkas belanja non-esensial seperti kegiatan seremonial, acara, dan perjalanan dinas, agar anggaran dapat dialihkan ke pembangunan jalan, drainase, PJU, sekolah, puskesmas, hingga RSUD tipe D.
“Semua program dan kinerja ini kami jalankan demi kemajuan dan pelayanan terbaik bagi warga Cimahi,” kata Ngatiyana, Kamis (11/12/2025).
Melalui aplikasi PIRAMIDA (Pusat Informasi Riset dan Manajemen Inovasi Daerah), pemerintah kota menargetkan penggunaan 85 persen data kelitbangan untuk perencanaan pembangunan.
Pendekatan ini melahirkan beberapa solusi strategis, termasuk penyelesaian titik kemacetan kronis di Underpass Sriwijaya serta Bundaran Simpang Cihanjuang atau Bundaran Jati yang mulai beroperasi penuh sejak September 2025.
“Jadi kami sedang bersiap juga untuk membangun Underpass Gatot Subroto, sebelumnya kami membangun Bundaran Jati di Simpang Cihanjuang yang terbukti mampu mengatasi kemacetan,” kata Ngatiyana.
Langkah taktis dan terukur yang diterapkan Ngatiyana dalam memimpin Kota Cimahi berbuah manis. Ia baru saja menerima penghargaan dari infoJabar dalam kategori ‘Inovator Pembangunan Infrastruktur Berbasis Riset’.
Letkol (Purn) Ngatiyana sebelum menjabat Wali Kota Cimahi periode 2024-2029 juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Cimahi periode 2017-2022. Ia kemudian bertarung di Pilkada 2024 berpasangan dengan wakilnya, Adhitia Yudisthira.
