Maraknya kasus keracunan makanan yang dialami siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuat sejumlah daerah bergerak untuk melakukan pencegahan.
Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini menjadi syarat mutlak agar setiap penyelenggara mampu menjamin keamanan pangan sekaligus mencegah potensi keracunan.
“Sekarang semua SPPG harus punya sertifikat laik sehat. Sampai saat ini sudah banyak yang mengajukan SLHS, dan kami dorong agar semuanya segera menyusul,” kata Eni, Senin (29/9/2025).
Ia menjelaskan, aturan ini merupakan tindak lanjut dari kasus keracunan yang sempat terjadi di beberapa daerah lain. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sejumlah daerah sudah mendapat perhatian khusus.
“Alhamdulillah, Kabupaten Cirebon tidak masuk daftar itu. Tapi kami tetap harus waspada,” ujarnya.
Untuk memperkuat pencegahan, Dinkes Cirebon telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan mitra penyelenggara MBG. Pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang seluruh SPPG guna diberikan pembinaan, pendampingan pengajuan SLHS, serta penyuluhan tentang keamanan pangan.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Langkah lain yang dilakukan adalah monitoring lapangan. Tim Dinkes turun langsung untuk mengecek kondisi dapur, kualitas air, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga kebersihan peralatan masak dan makan. Bahkan dilakukan uji usap pada alat dapur untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri.
“Inspeksi ini menyeluruh. Tidak hanya ruang dapur, tapi juga air, alat makan, sampai uji usap peralatan masak. Semua mengacu pada Permenkes Nomor 17 Tahun 2020,” jelas Eni.
Menurutnya, standar laik sehat juga mewajibkan adanya tenaga ahli gizi di setiap SPPG. Kehadiran ahli gizi sangat penting untuk memastikan kualitas layanan gizi tetap terjaga.
“Ketentuannya satu SPPG harus ada satu ahli gizi. Ini standar dari BGN agar program makan bergizi gratis lebih terjamin,” ujarnya.
Selain soal tenaga, Eni mengingatkan pentingnya pengelolaan waktu masak. Makanan sebaiknya tidak dimasak terlalu dini agar tetap aman dikonsumsi saat disajikan.
“Air yang digunakan harus bebas bakteri E Coli, bahan makanan harus segar, dan penyajian wajib higienis,” tambahnya.
Dinkes juga membuka peluang bagi SPPG untuk mengajukan pelatihan mandiri bagi penjamah makanan, sehingga kualitas layanan dapat terus ditingkatkan. Hingga saat ini tercatat ada 75 SPPG di Kabupaten Cirebon, namun baru 26 yang mengajukan SLHS.
“Kami akan terus mendorong semua SPPG agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi. Tujuannya jelas, melindungi anak-anak penerima makan bergizi gratis dari potensi keracunan,” ujarnya.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menegaskan pihaknya rutin melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap dapur-dapur penyedia MBG. Selain itu, aspek higienis dan kualitas gizi menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kita rutin memantau ke dapur-dapur MBG. Yang paling pertama kami tekankan adalah higienis dan steril. Kedua, menu yang disajikan harus sesuai dengan harga yang ditentukan, dan tentu saja harus benar-benar bergizi,” ujar Herdiat saat ditemui di halaman Pendopo, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, makanan dalam program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan perut warga Ciamis. Karena itu, aspek kebersihan tidak bisa ditawar.
“Karena itu harus steril, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Insyaallah kita akan terus pantau. Pemda juga sudah membentuk tim khusus sebagai koordinator,” tambahnya.
Bupati juga menyinggung soal Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang belum sepenuhnya dimiliki penyedia MBG. Ia menegaskan, jika sertifikat tersebut dijadikan syarat utama, maka harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan.
Selain pengawasan kualitas, Pemkab Ciamis juga mendorong penyerapan produk lokal dalam penyediaan MBG. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan swasembada pangan daerah.
“Alhamdulillah untuk penyerapan produk lokal sudah mulai berjalan, malah banyak yang belum terpenuhi. Contoh sayuran, karena di Ciamis kurang, jadi masih ada yang didatangkan dari luar. Ke depan kita harus swasembada pangan, sehingga kebutuhan MBG bisa dipenuhi langsung dari Ciamis,” tegasnya.
Diharapkan pelaksanaan program MBG tidak hanya aman dan higienis, tetapi juga sekaligus mendorong perekonomian lokal melalui pemanfaatan produk pangan dari wilayah sendiri.
