Berbagai aksi yang terjadi di beberapa daerah dipicu adanya isu kenaikan tunjangan wakil rakyat. Bahkan dari beberapa aksi yang dilakukan sejumlah elemen telah menimbulkan korbam jiwa.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung telah memutuskan untuk tidak melakukan penambahan atau kenaikan tunjangan. Segala hak dan fasilitas dewan tetap mengikuti intruksi pemerintah pusat.
“Iya untuk tunjangan-tunjangan dewan, kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari atas. Bahwa memang terhadap DPRD tidak ada kenaikan tunjangan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, Kamis (4/9/2025).
Isu kenaikan tunjangan dinilai memperkeruh situasi sosial di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Kemudian masyarakat banyak menilai adanya ketimpangan kesejahteraan rakyat dan fasilitas legislatif.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Kami di DPRD Kabupaten Bandung bekerja sesuai aturan. Tidak ada ruang bagi kami untuk menambah atau mengubah ketentuan tunjangan secara sepihak. Semua ada mekanismenya dan keputusan tertinggi ada di pemerintah pusat,” kata Renie.
Gelombang aksi penolakan isu kenaikan tunjangan legislatif terus terjadi di beberapa daerah lain. Kemudian yang terbaru sejumlah elemen Gerakan Masyarakat (Gema) Kabupaten Bandung turut melakukan aksi serupa di depan kantor Pemkab Bandung, Rabu (3/9/2025) kemarin.
Pihaknya memahami adanya aksi keresahan yang dilakukan masyarakat. Menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara berdemonstrasi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan.
“Kami mendengar suara rakyat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat tentu menjadi perhatian, tetapi saya pastikan kembali bahwa di DPRD Kabupaten Bandung tidak ada kenaikan tunjangan,” pungkasnya.
