Suasana di Kampung Gempol, Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu, semakin mencekam. Selama dua malam terakhir, ratusan warga di wilayah yang sempat dijuluki ‘Kampung Mati’ ini hidup dalam ketakutan.
Hujan deras yang mengguyur tanpa henti memicu pergerakan tanah susulan yang agresif, membuat retakan di dinding-dinding rumah mereka kian melebar dan menganga.
Bagi 101 Kepala Keluarga (KK) yang masih bertahan di zona merah, malam hari bukan lagi waktu untuk istirahat, melainkan momen siaga bertaruh nyawa. Suara gemeretak tembok yang patah dan dentuman bangunan ambruk menjadi teror nyata yang menghantui tidur mereka.
Kerusakan masif terlihat jelas di lokasi kejadian. Struktur bangunan rumah warga tampak tak lagi sanggup menahan pergeseran tanah.
Dalam video amatir warga, tembok batu bata sebuah rumah terekam ambruk total (ngajeblag) ke tanah, sementara vegetasi di sekitarnya, termasuk pohon sawo besar, tumbang (rungkad) terbawa tanah yang amblas.
Dampak dari pergerakan tanah dua malam terakhir ini sangat fatal. Yeni kehilangan dinding dapurnya yang roboh total pada pukul 01.00 WIB dini hari. Sementara rumah Dedeh kini dalam posisi “nungging” (miring tajam) setelah dihantam pergerakan tanah dua kali dalam satu malam.
Merespons situasi darurat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ade Afriandi, membenarkan bahwa kondisi di Kampung Gempol kian kritis.
Ade menegaskan bahwa solusi jangka panjang sebenarnya sudah ada titik terang. Berdasarkan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Sukabumi, lahan untuk memindahkan warga dari zona bahaya tersebut sudah tersedia.
“Tadi kita dapatkan informasi dari Kalak BPBD Kabupaten Sukabumi, bahwa untuk penanganan, termasuk yang di Cikadu, itu sudah disediakan lahan untuk relokasi,” ungkap Ade kepada infoJaba, Senin (12/1/2026).
Namun, eksekusi relokasi dan penanganan komprehensif tampaknya masih terganjal proses birokrasi. Ade Afriandi menyebutkan bahwa Pemprov Jabar saat ini dalam posisi menunggu laporan rinci dan kebijakan teknis dari Pemkab Sukabumi untuk bisa mengambil tindakan bersama.
“Tentu kami berharap dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi perangkat daerah terkait agar bisa mengoordinasikannya dengan Pemprov untuk kita mengambil tindakan bersama dalam bentuk kebijakan lebih komprehensif,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai keluhan warga yang merasa diberi harapan palsu (PHP) terkait Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB yang tak kunjung cair, Ade menyatakan pihaknya masih menunggu detail laporan dari daerah.
“Kami nanti menunggu bagaimana kebijakan yang diperlukan dari Pemprov. Dari pihak Pemda Kabupaten Sukabumi tentu menyampaikan lebih rinci kepada kami,” pungkas Ade.
