Bandung –
Muhammad Farhan genap setahun memimpin Kota Bandung. Tahun pertama ini menjadi fase penataan fondasi pembangunan melalui visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis).
Tahun pertama difokuskan pada pembenahan tata kelola, penguatan data kewilayahan, serta percepatan intervensi berbasis kebutuhan riil warga. Memasuki tahun kedua, arah kebijakan kini bergeser pada penguatan dan perluasan dampak pembangunan bagi masyarakat.
“Kota Bandung terus bergerak, dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” ujar Farhan dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).
Di awal masa kepemimpinannya, Kota Bandung didera sejumlah tantangan mendasar. Inflasi menyentuh angka 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi rusak, sekitar 112.000 warga menganggur, serta 27,2 persen rumah tangga yang belum memiliki septic tank standar.
Persoalan sampah dan sanitasi menjadi isu strategis yang menuntut penanganan sistematis. Menjawab kondisi tersebut, Pemkot Bandung membangun fondasi kebijakan berbasis data melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei tersebut menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh kota, sekaligus memposisikan RT dan RW sebagai sumber informasi utama.
Data sosial, infrastruktur, lingkungan, hingga kerentanan warga dihimpun sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi. Kerangka pembangunan disusun berbasis data makro dan mikro dengan lima indikator utama: sosial dan demografi, infrastruktur, lingkungan dan kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan.
“Dari sinilah pembangunan Kota Bandung dimulai: bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan kenyataan yang dihadapi warga setiap hari,” katanya.
Program Prakarsa Bandung Utama menjadi motor implementasi di tingkat kewilayahan. Pada 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan, serta realisasi anggaran yang mencapai 96 persen.
Sebanyak 697 RW teridentifikasi aktif menjadi penggerak pembangunan lokal, diperkuat dengan aktivasi kembali siskamling sebagai simpul keamanan dan kepedulian sosial. Dari sisi ekonomi, analisis desil menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 4.994 keluarga baru di desil 6-10 pada periode September 2025-Februari 2026.
Di bidang ketenagakerjaan, penempatan kerja sepanjang 2025 mencapai 5.207 orang melalui berbagai skema, termasuk PKWT, job fair, magang, hingga penempatan internasional. Capaian ini diperkuat dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang menunjukkan penguatan akuntabilitas.
Memasuki tahun kedua, Farhan menyatakan bahwa fokus utama adalah memperluas dampak pembangunan melalui tiga pilar kebijakan. “Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” ujarnya.
Pilar pertama adalah pembangunan infrastruktur strategis dengan target 100 persen ODF (Open Defecation Free) dan akses air aman, zero slum area, reduksi titik genangan 40 persen, serta kemantapan jalan 95 persen. Infrastruktur juga dirancang sebagai stimulus ekonomi melalui skema padat karya dan penguatan rantai pasok lokal.
Pilar kedua menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan menekan ketimpangan (gini ratio). Transformasi UMKM, penguatan ekosistem pariwisata, serta inklusivitas ekonomi menjadi strategi utama agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Pilar ketiga berfokus pada ketenagakerjaan dan mobilitas sosial dengan target 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun, tingkat penyerapan 92 persen, serta perlindungan 100 persen bagi pekerja rentan. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif diyakini mampu mempercepat mobilitas sosial vertikal warga Bandung.
“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” tutur Farhan kembali menegaskan.
Tahun kedua kepemimpinan Bandung Utama kini diarahkan bukan hanya untuk menjaga capaian, tetapi memastikan dampak pembangunan semakin terasa nyata hingga ke tingkat RT dan RW.
