Majalengka –
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Majalengka mendukung wacana pengambilalihan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati oleh pemerintah pusat. Sikap ini muncul di tengah mencuatnya usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar pengelolaan bandara yang berlokasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, itu tidak lagi berada di tangan daerah.
Ketua Kadin Majalengka Raden Hendrian Suryanatanagara menilai, rencana usulan pengambilalihan tersebut justru menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola BIJB ke arah yang lebih profesional. Menurutnya, selama ini pengelolaan bandara belum optimal sehingga berdampak pada minimnya aktivitas penerbangan dan geliat ekonomi di sekitarnya.
“Kami dari Kadin Majalengka pada prinsipnya mendukung jika BIJB diambil alih oleh pemerintah pusat. Kalau dikelola pusat, besar kemungkinan akan diserahkan ke Angkasa Pura, dan itu tentu akan lebih profesional,” kata Raden kepada, Kamis (4/2/2026).
Raden menjelaskan, Angkasa Pura memiliki pengalaman panjang dalam mengelola bandara-bandara besar di Indonesia. Dengan manajemen yang lebih matang, BIJB dinilai bisa berkembang lebih cepat, baik dari sisi jumlah penerbangan, investasi, maupun dampak ekonominya bagi masyarakat Majalengka dan Jawa Barat.
“Bandara ini sudah punya infrastruktur yang sangat baik, tinggal bagaimana pengelolaannya. Kalau ditangani operator yang berpengalaman, kami optimistis BIJB bisa lebih hidup dan berdaya saing,” ujarnya.
Raden juga berharap, pengambilalihan oleh pusat tidak hanya berhenti pada aspek pengelolaan, tetapi juga diikuti dengan peningkatan konektivitas, insentif penerbangan, serta pengembangan kawasan penunjang di sekitar bandara.
“Kami ingin BIJB benar-benar menjadi gerbang ekonomi, bukan sekadar bandara megah tanpa aktivitas. Dengan peran pusat dan Angkasa Pura, kami berharap itu bisa terwujud,” pungkasnya.
