Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi APBD hingga kuartal III-2025. Dalam keterangannya, Purbaya menyebut terdapat 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana terbesar di bank.
Total dana yang belum terserap itu mencapai Rp234 triliun, dengan Provinsi Jawa Barat menempati urutan kelima sebesar Rp4,1 triliun, sementara posisi teratas ditempati DKI Jakarta dengan Rp14,6 triliun.
Namun pernyataan tersebut langsung direspons keras oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa tidak ada dana milik Pemprov Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito, baik di Bank BJB maupun perbankan lain.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi, Selasa (21/10/2025).
Dedi menilai, lambatnya realisasi anggaran bukan berarti pemerintah daerah sengaja menahan belanja publik. Menurutnya, banyak daerah, termasuk Jawa Barat, tengah menjalankan kebijakan efisiensi agar setiap rupiah anggaran tersalurkan tepat sasaran.
“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik… tapi bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangannya dengan baik,” jelasnya.
Meski tak menampik kemungkinan adanya daerah yang menyimpan dana dalam bentuk deposito, Dedi menilai hal itu harus dibuka secara transparan.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka… sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Dedi khawatir, generalisasi seperti itu akan merugikan daerah-daerah yang selama ini bekerja dengan baik.
“Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya, kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan… Ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya,” ujar Dedi.
Karena itu, ia meminta Kementerian Keuangan untuk bersikap terbuka dan adil dengan mengumumkan daerah mana saja yang masih menyimpan dana besar di bank atau belum membelanjakan anggarannya secara optimal.
“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito,” ujarnya.
“Hal ini sangat penting, untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik,” pungkasnya.
Purbaya pun langsung menanggapi tantangan Dedi. Ia menegaskan bahwa data mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap di bank bukan bersumber dari Kemenkeu, melainkan dari sistem monitoring Bank Indonesia (BI) yang menerima laporan rutin dari perbankan.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” kata Purbaya di kantor pusat Kemenkeu, Jakarta dilansir dari infoFinance.
Purbaya menambahkan, data yang ia sampaikan juga sejalan dengan data milik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang sebelumnya juga menyoroti besarnya dana APBD yang mengendap di bank.
“Tanya aja ke Bank Sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan Pagi Pak Tito jelaskan kan data di Perbankan berapa. Angkanya mirip kok,” beber Purbaya.
Eks Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah merinci jumlah dana mengendap per daerah, termasuk Jawa Barat.
“Jadi, Pak Dedi tau semua bank? Kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan,” tuturnya.
