Isu investasi Danantara mulai menjadi sorotan serius di Jawa Barat. Bukan semata soal wacana kelembagaan baru di tubuh BUMN, tetapi dampaknya yang langsung menyentuh denyut ekonomi daerah, termasuk beban yang dirasakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di tengah harapan besar terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai mesin baru penggerak investasi nasional, muncul pertanyaan krusial, apakah Danantara benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, atau justru menambah lapisan persoalan baru dalam tata kelola investasi?
Pertanyaan inilah yang mengemuka dalam diskursus publik yang digagas Nagara Institute. Ketua Pelaksana Nagara Institute Akbar Faizal menilai kehadiran Danantara sebagai identitas baru ekosistem BUMN perlu dikaji secara kritis, khususnya dari perspektif daerah.
“Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto menawarkan harapan melalui Danantara,” ungkap Akbar Faizal dalam diskusi di Kota Bandung, Kamis (22/1/2026).
“Namun, kita harus memastikan apakah lembaga ini akan menjadi solusi bagi hambatan investasi daerah atau justru menjadi persoalan baru dalam tata kelola,” sambungnya.
Menurut Akbar, ruang dialog publik menjadi penting agar kebijakan investasi nasional tidak berhenti di level pusat, tetapi juga menjawab persoalan riil di daerah. Ia menekankan perlunya argumen berbasis data agar keputusan yang diambil pemerintah memiliki pijakan yang kuat.
“Kami mengundang tokoh-tokoh yang memiliki argumen dan data kredibel untuk didengarkan oleh para pengambil kebijakan. Hasil akhir dari rangkaian diskusi ini akan kami bukukan dan serahkan langsung kepada Presiden RI serta pihak Danantara sebagai tawaran ide dan gagasan nyata,” ujarnya.
Sorotan terhadap Danantara juga datang langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa pembenahan investasi harus dimulai dari penyelesaian persoalan konkret yang saat ini membebani ekonomi daerah.
“Harapannya adalah pertama bumn yang haru ini memiliki kewajiban pada salah satu BUMD jabar yaitu BJB segera diselesaikan karena itu menjadi beban yang membebani kegiatan usaha di Jawa Barat,” ujar Dedi.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Ia mengungkapkan, komunikasi dengan pihak Danantara sudah dilakukan oleh BJB dan sejauh ini menunjukkan sinyal positif. “Saya sampaikan tadi BJB juga sudah berkirim surat ke Dirut Danantara dan sudah ada respons positif mudah-mudahan segera,” katanya.
Adapun nilai kewajiban yang dimaksud tidak kecil dan dinilai berdampak signifikan terhadap ruang gerak ekonomi daerah. “Nilainya hampir 3,7 triliun,” ucap Dedi.
