Tidak ada lagi alasan biaya yang menghalangi warga Kabupaten Bogor berobat atau menyekolahkan anaknya. Penegasan itu disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat memimpin Rapat Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di ruang rapat bupati, Selasa (26/8/2025).
“Kesehatan dan pendidikan adalah amanah undang-undang. Tidak boleh lagi ada warga Kabupaten Bogor yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan hanya karena faktor biaya,” tegas Rudy, Selasa (26/8/2025).
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan seluruh masyarakat terfasilitasi dalam program BPJS melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Sementara di bidang pendidikan, percepatan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana belajar di sekolah-sekolah, terutama di wilayah tertinggal, akan menjadi prioritas.
Rudy menekankan, dua sektor itu adalah wajah utama pelayanan publik yang langsung dirasakan warga.
“Jika kesehatan dan pendidikan terjamin, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Itulah pondasi utama pembangunan Kabupaten Bogor,” katanya.
Selain itu, APBD Perubahan 2025 juga diarahkan pada perbaikan infrastruktur dasar seperti pemeliharaan jalan rusak, rehabilitasi sekolah, dan pembangunan jembatan penting.
Pemerintah juga mulai menyiapkan pengembangan wilayah baru melalui persiapan calon ibu kota Bogor Barat dan Bogor Timur, termasuk pembebasan lahan dan penyusunan master plan.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika, para asisten daerah, serta pimpinan SKPD. Mereka diminta melakukan inventarisasi ulang program agar belanja daerah lebih efisien dan tepat sasaran.
Menurut Rudy, APBD Perubahan 2025 adalah fondasi untuk menata APBD 2026 yang lebih sehat, mandiri, dan berpihak pada rakyat.
“Kita ingin fokus membangun pondasi strategis Kabupaten Bogor agar siap menjadi daerah yang mandiri dan berdaya saing,” dia memungkasi.
