Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan. Dalam data yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan ada sekitar 361 desa sudah memiliki BUMdes dan 342 di antaranya sudah memiliki badan hukum.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Budi Alimuddin memaparkan, bahwa pihaknya akan mendorong ratusan Bumdes tersebut menjadi garda terdepan untuk ketahanan pangan di Kuningan. Apalagi, lanjut Budi, di tahun 2025, Pemerintah desa wajib mengalokasikan 20 persen anggaran dana desa untuk keperluan ketahanan pangan.
“Sesuai dengan Kepmendes 2025 itu adalah penyertaan modal kepada BUMDes dialokasikan untuk fokus ketahanan pangan. Kalau penyertaan modal tahun ini kurang lebih Rp 68,2 miliar. Itu kami menghitung 20 persen dari Rp 341 miliar Dana Desa. Itu wajib. Karena dibahasanya minimal sekurang-kurangnya 20 persen. Jadi jika penyelenggaraan pemerintahan yang lainnya sudah terpenuhi. Desa bisa mengalokasikan lebih dari 20 persen untuk ketahanan pangan di BUMDes,” tutur Budi, Kamis (23/10/2025).
Budi memaparkan, ketahanan pangan yang dikelola oleh desa tidak hanya sekedar hasil pertanian tapi juga hasil perikanan. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, hasil produksi pangan dari BUMDes juga didorong menjadi penyuplai bahan baku utama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemerintah berharap peran dari ketahanan pangan BUMDes ini bisa bersinergi dengan MBG. Setidaknya terkait dengan suplai produk BUMDes bisa didistribusikan ke MBG. Jadi bisa saling sinergi,” tutur Budi.
Budi menyebut sudah ada beberapa desa yang sudah bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyuplai bahan baku seperti di Desa Haurkuning, Kecamatan Nusaherang yang memproduksi beras dan Desa Ciherang, Kecamatan Kadugede yang memproduksi telur.
“Ketahanan pangan itu nggak mesti harus ke pertanian tapi bisa ke perikanan, ayam, sayuran padi dan sebagainya. Kalau di Desa Ciherang itu untuk telur sehari 50 kilogram untuk MBG. Nah untuk beras perhitungannya nanti terkait masa panen tapi kerja sama sudah dilakukan dengan MBG. Jadi pada saat BUMDes panen distribusinya langsung ke dapur MBG,” tutur Budi.
Menurut Budi, ada banyak manfaat yang didapatkan dengan adanya kerjasama antara SPPG dan BUMdes seperti meningkatkan perputaran ekonomi di desa, menyerap tenaga kerja hingga menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).
“Pertama untuk kemandirian ekonomi lokal desa. Kedua terbukanya lapangan kerja. Ketiga terkait dengan ketersediaan pangan lokal desa. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh karena kebutuhan ekonominya karena sudah disediakan oleh Bumdes baik dari pangan hewani maupun nabati. Ada potensi pendapat asli desa. Karena 20 persen keuntungan BUMdes itu wajib diberikan kepada desa,” tutur Budi.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah mengatakan, pihaknya akan segera menyiapkan surat edaran bupati untuk seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Kuningan untuk mengutamakan bahan pangan lokal. Menurutnya, dengan cara tersebut diharapkan dapat menggerakan perputaran ekonomi di desa.
“Dapur MBG akan diarahkan untuk memanfaatkan hasil bumi dari wilayahnya sendiri. Misalnya beras, sayur, atau bahan pangan lainnya disediakan oleh BUMDes setempat. Dengan begitu, ekonomi berputar di desa, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” pungkas Wahyu.
