Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan membuah heboh! Orang nomor dua di Jabar ini melontarkan kritik tajam terhadap Sekda Jawa Barat Herman Suryatman. Erwan menyentil, Herman yang dianggap jarang masuk kantor dan menghadiri rapat paripurna DPRD. Hal tersebut disampaikan Erwan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar dengan agenda Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024, Kamis (19/6). Berikut 6 fakta sentilan Erwan kepada Herman:
Awalnya, Erwan diminta menjawab pandangan dari fraksi-fraksi DPRD terkait pertanggungjawaban APBD Jabar tahun 2024. Namun Erwan menyebut jawaban soal pandangan fraksi akan disampaikan oleh Sekda Jabar, Herman Suryatman.
“Nanti untuk penyampaian jawaban pelaksanaan APBD Jabar 2024 yang akan menyampaikan saudara Sekda Jabar, karena saya dengan Gubernur tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real,” ungkap Erwan.
Saat itulah, Erwan mulai mengkritik Herman yang menurutnya jarang menghadiri rapat paripurna. Bahkan Erwan juga menyebut, Sekda Jabar jarang berada di kantor.
“Dan juga sekalian tanyakeun kamana wae (tanyain kemana aja) Sekda gitu,” kata Erwan disambut tepuk tangan anggota DPRD yang menghadiri rapat paripurna.
“Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur belum pernah saudara Sekda hadir dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada, coba tanyakan yang terhormat anggota DPRD, terimakasih,” lanjut Erwan.
Pernyataan Erwan itu kemudian direspons Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara. Iswara menegaskan, apa yang disampaikan Erwan biarlah diselesaikan secara internal oleh pihak legislatif. Iswara menyebut, DPRD harus menghormati dinamika yang terjadi di Pemprov Jabar.
“Dan masalah yang disampaikan Wagub tadi biarlah itu menjadi masalah internal di eksekutif, kita jaga rumah kita masing-masing saja,” ucap Iswara.
Terpisah, Sekda Jabar Herman Suryatman menanggapi sindiran tersebut. Dalam keterangannya, Herman terlebih dulu memohon maaf tidak hadir dalam paripurna tersebut. “Bapak/lbu Pimpinan miwah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, katut wargi-wargi warga Jawa Barat. Hapunten samudaya kalepatan rehna tadi enjing tabuh 10.30 WIB simkuring teu tiasa hadir acara Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat (Bapak/lbu Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus warga Jawa Barat. Mohon dimaafkan segala kesalahan tadi pagi jam 10:30 Wajib saya tidak bisa hadir acara paripurna DPRD Provinsi Jabar),” ucap Herman.
Ia kemudian menjelaskan penyebab dirinya tidak bisa menghadiri paripurna karena mendapat tugas dari Gubernur Dedi Mulyadi. Bahkan Herman membagikan agenda dirinya mendapat disposisi dari Dedi Mulyadi.
“Hatur uninga, patali jadwal Pak Gubernur sareng disposisi beliau tiasa ditingal di update protokol. (Dikarenakan bentrok dengan jadwal pak gubernur dan disposisi beliau, bisa dilihat dilihat di update protokol),” jelasnya.
Saat itu, Herman mengaku, mendapat tugas untuk mendampingi kunjungan Menteri PMK ke lokasi bencana pergeseran tanah di Purwakarta yang harus jadi perhatian pemerintah. “Kaleresan dina waktos anu ampir sami, tabuh 11.30 WIB simkuring nampi tugas ti Pak Gubernur kangge ngadampingi kunjungan kerja Bapak Menteri PMK ka lokasi bencana pergeseran tanah di Pasirmunjul Purwakarta. (Kebetulan di waktu yang sama jam 11.30 WIB saya terima tugas pak gubernur untuk mendampingi kunjungan kerja Bapak Menteri PMK ke lokasi bencana pergeseran tanah di Pasirmunjul Purwakarta),” tuturnya.
“Aya 83 KK, 69 rumah tur 249 jiwa anu terdampak tur kedah diperhatoskeun. Hapunten bilih kinerja simkuring kirang nyugemakeun pimpinan miwah warga Jawa Barat. Salam baktos. (Ada 83 KK, 69 rumah dan 249 jiwa yang terdampak yang harus diperhatikan. Mohon maaf jika kinerja saya kurang menyenangkan pimpinan dan semua warga Jawa Barat),” tutup Herman.
Pakar politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Pius Sugeng Prasetyo menilai, peristiwa tersebut harus ditempatkan dalam kerangka komunikasi antar pemangku jabatan publik. Ia juga menyayangkan apabila bentuk komunikasi yang muncul justru lebih menyerupai ‘sentilan’ di ruang publik. “Prinsipnya, ada tata cara yang pasti sudah dimiliki dan seharusnya ditaati oleh setiap pejabat publik,” ujar Pius saat dimintai tanggapan.
Menurutnya, hubungan antara pejabat seharusnya dibangun lewat komunikasi yang elegan dan berorientasi pada kerja sama, bukan konflik terbuka. “Bahwa sebaiknya dibangun komunikasi yang elegan, dalam arti disesuaikan dengan konteks hubungan antar pejabat, dan diorientasikan untuk membangun sinergi,” ungkapnya.
Pius menilai, sentilan seperti yang disampaikan Wagub Erwan memang secara formal bisa dinilai benar dalam konteks penegakan disiplin birokrasi. Namun dari sisi ketepatan atau timing, hal ini berisiko memunculkan persepsi yang beragam di tengah publik. “Sentilan bisa menampilkan relasi kekuasaan yang mungkin secara formal benar, tapi dari sisi ketepatan bisa menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja dan kinerja,” tuturnya.
Pius menambahkan, peristiwa semacam ini rawan menjadi bola liar yang menimbulkan multitafsir di masyarakat. “Ini bisa multi persepsi. Mungkin bisa dinilai ada ketegasan untuk mendisiplinkan, tapi juga bisa saja faktor yang lain yang multi tafsir,” ucapnya.
