Setiap hari ribuan siswa sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi harus belajar di ruang kelas yang tak lagi layak pakai. Atap bolong, dinding retak, hingga lantai mengelupas menjadi pemandangan biasa di sebagian sekolah. Kondisi itu bukan hanya mengganggu proses belajar, tapi juga mengancam keselamatan para murid.
Data Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi mencatat dari 8.415 ruang kelas yang tersebar di 1.212 SD, hampir separuhnya rusak. Sebanyak 3.921 ruang atau 46,6 persen kini tak lagi ideal digunakan. Dari jumlah itu, 2.969 ruang masuk kategori rusak sedang, sementara 952 lainnya rusak berat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha mengaku sebagian besar sekolah rusak karena usia bangunan. Banyak gedung SD yang berdiri sejak puluhan tahun lalu tanpa pernah mendapat perbaikan menyeluruh.
“Sebagian besar sekolah dibangun zaman dulu. Karena usianya sudah tua, jadi rapuh,” kata Eka di Pendopo Sukabumi, Rabu (1/10/2025).
Meski begitu, pemerintah tidak tinggal diam. Tahun ini ada sekitar 50 sekolah yang mendapat jatah rehabilitasi.
Program tersebut sebagian besar didanai melalui revitalisasi swakelola langsung dari Kementerian Dikdasmen ke rekening sekolah. Beberapa perusahaan juga ikut membantu lewat CSR, seperti pembangunan SDN Gunungbatu di Kecamatan Kebonpedes.
Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman menambahkan, sebetulnya Pemkab berkomitmen memperbaiki fasilitas pendidikan meski anggaran daerah terbatas. Menurutnya, perbaikan ruang kelas memerlukan dana yang besar sehingga skala prioritas harus diterapkan.
“Anggaran kita terbatas. Jadi yang paling mendesak dulu yang akan diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga memaksimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dari pusat. Skema swakelola dianggap sangat membantu karena dana bisa langsung digunakan sekolah penerima manfaat. Langkah lain, Pemkab juga membuka kerja sama dengan dunia usaha agar kerusakan ruang kelas bisa ditangani lebih cepat.
“Anak-anak kita berhak belajar di ruang yang aman dan nyaman. Kalau kelas rusak dibiarkan, proses belajar pasti terganggu dan tujuan pendidikan sulit tercapai. Karena itu pendidikan harus jadi prioritas pembangunan,” kata Ade.
