Pemerintahan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana mendapat sorotan tajam dalam 100 hari pertama masa kerjanya. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai duet pimpinan baru ini justru menciptakan kegaduhan birokrasi dan memperburuk tata kelola pemerintahan di berbagai sektor.
Evaluasi 100 hari kerja ini disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Balai Kota Sukabumi, Rabu (4/6/2025). GMNI menyebut kondisi birokrasi Kota Sukabumi saat ini berada dalam status darurat korupsi. Mereka menuding terjadi praktik-praktik cacat hukum, konflik kepentingan, serta dominasi kelompok loyalis di tubuh pemerintahan yang tidak mencerminkan semangat reformasi.
“Banyak kebijakan struktural dilakukan secara ilegal, tidak akuntabel, dan mengabaikan prinsip meritokrasi. Ini darurat,” tegas Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya Aris Gunawan.
Salah satu yang menjadi sorotan utama GMNI adalah pembentukan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan melalui SK Wali Kota No. 188.45/43-BAPPEDA/2025. GMNI menilai tim tersebut dibentuk secara ugal-ugalan, tanpa dasar hukum yang jelas, dan diisi oleh tenaga non-ASN tanpa melalui proses seleksi terbuka. Hal ini diduga melanggar UU ASN serta peraturan kepegawaian yang berlaku.
Tak hanya itu, GMNI juga menyoroti keberadaan eks narapidana yang kini menduduki jabatan penting di struktur pemerintahan. Penunjukan tersebut dinilai tidak etis dan mencederai semangat transparansi serta akuntabilitas publik.
“Satu orang memegang tiga jabatan dan itu mencederai, bagaimana unsur-unsur meritokrasi dipakai, unsur-unsur good goverment dipakai ini sangat miris. Bukan melihat dari viralitas di media saja,” ujarnya.
“Kami sampaikan kenapa ini seperti kerajaan karena unsur-unsur demokrasi pancasila itu sudah tidak dipakai, pendekatannya lebih pada otokrasi. Ini jadi rahasia umum yang hari ini ada di Kota Sukabumi. Tiga jabatan itu Dewan Pengawas RSUD, Dewan Pengawas PDAM dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan,” sambung Aris.
GMNI bahkan secara tegas meminta Wali Kota mencopot Direktur RSUD R. Syamsudin, SH, yang disebut-sebut juga menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan. Lembaga mahasiswa ini menduga ada potensi kerugian negara hingga Rp9,1 miliar dari kasus tersebut.
“Jabatan rangkap ini jelas-jelas berisiko dan tidak transparan. RSUD bukan tempat untuk bereksperimen manajerial,” lanjutnya.
Kondisi serupa, lanjut Aris, juga terjadi di tubuh BUMD yang dinilai lebih banyak melahirkan konflik kepentingan, ruang nyaman bagi kroni, serta menjauh dari pelayanan publik yang profesional.
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI melayangkan delapan tuntutan resmi kepada Pemerintah Kota Sukabumi, antara lain cabut dan batalkan SK Tim Percepatan Pembangunan, copot pejabat yang terindikasi konflik kepentingan dan nepotisme dan transparansikan seluruh informasi dan kebijakan publik.
Kemudian hentikan praktik politik balas jasa dan penempatan loyalis dalam jabatan struktural, evaluasi dan ganti Direksi BUMD bermasalah, reformasi birokrasi secara total sesuai Grand Design Nasional, kembalikan prinsip meritokrasi dan akuntabilitas ASN serta akses informasi publik seluas-luasnya.
Pihaknya memberi ultimatum 1×24 jam kepada Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut. Jika tidak, mereka mengancam akan turun ke jalan dengan kekuatan massa yang lebih besar.
“Ini bukan serangan terhadap personal, tapi untuk menyelamatkan Kota Sukabumi dari birokrasi yang disandera oleh elite, kroni, dan kepentingan sempit. Kota ini milik rakyat, bukan milik elite,” tegasnya.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, merespons aksi demonstrasi mahasiswa dengan membeberkan sejumlah capaian dan program nyata selama 100 hari pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana. Ia menegaskan program-program prioritas difokuskan untuk menyentuh langsung masyarakat bawah.
“Saya tidak mengambil gaji pokok, dan seluruhnya disalurkan kepada anak yatim serta pedagang kecil atau ultra mikro. Ini sudah berjalan selama tiga bulan,” kata Ayep dalam sambungan telepon.
Selain itu, program beasiswa juga telah berjalan. Sebanyak 66 mahasiswa mendapat pembiayaan kuliah secara penuh. Di sisi lain, insentif untuk linmas, guru ngaji, marbot, hingga RT dan RW juga ditingkatkan, khusus untuk RT dan RW dinaikkan 100 persen.
Di sektor birokrasi, Pemkot Sukabumi mulai menerapkan sistem merit atau seleksi terbuka dalam pengisian jabatan struktural. Ia juga mengklaim telah menutup reklame tak berizin dan memberikan bantuan kepada pengayuh becak dan tukang delman.
Ayep juga menyoroti peluncuran program lingkungan ‘Restu Boemi’ serta keterlibatan Kota Sukabumi sebagai tuan rumah berbagai event olahraga skala nasional dan provinsi. Ia sendiri, bersama wakil wali kota, turun langsung mengawasi kondisi infrastruktur jalan.
Menanggapi tudingan soal proyek pengadaan barang dan jasa, Ayep menegaskan tidak ada praktik jual-beli proyek di masa kepemimpinannya.
“Proyek tidak untuk dijualbelikan. Peserta tender harus benar-benar mengerjakan langsung. Kalau tidak punya keahlian, jangan ikut tender. Ini arahan Pak Gubernur. Kami ingin proyek yang berkualitas, bukan bagi-bagi,” ujarnya.
Terkait wacana efisiensi nasional yang akan berlanjut di 2026, Ayep mengaku sudah bersiap dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BLUD.
“Sekarang kita sedang dorong PAD. Menaikkan PAD tidak bisa sembarangan, perlu eksperimen dan pengalaman panjang,” jelasnya.
Ia juga menampik keberadaan ‘Tim Percepatan Pembangunan’ seperti yang ramai dibahas publik. Yang ada menurutnya hanyalah Tim Komunikasi, bukan tim proyek atau pemborong anggaran.
“Tim ini hanya komunikasi, tidak mengerjakan proyek. Mereka bantu menyaring informasi masuk ke wali kota, termasuk jika ada calon investor. Anggarannya juga kecil, hanya sekitar Rp6 juta. Ini lebih ke pengabdian, bukan gaji profesional, ini yang membantu otomatis bukan ASN,” jelas Ayep.
Menutup penjelasannya, Ayep berjanji seluruh masukan publik, termasuk dari mahasiswa, akan menjadi fokus Pemkot dalam program setelah 100 hari ke depan.
“Kita akan tata pedagang kaki lima, benahi Pasar Pelita dan Pasar Gudang. Soal hibah juga akan dievaluasi agar lebih efektif dan sesuai arahan Pak Gubernur,” tegasnya.
Tanggapan Ayep Zaki
Klaim Tak Ada Tim Percepatan Pembangunan
